Pada tanggal 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan teknologi pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan nama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran ini menandai langkah besar dalam transformasi digital di sektor pelayanan publik di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
 |
| Foto SPBE Summit 2024 |
Dalam pidato peluncurannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemudahan birokrasi dalam pelayanan pemerintah. Menurutnya, birokrasi seharusnya mempermudah urusan masyarakat, bukan memperlambat atau mempersulit. Beliau mengungkapkan bahwa kepuasan dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama pelayanan pemerintah.
Presiden juga mengkritik keberadaan 27 ribu platform aplikasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tidak terintegrasi. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden menginstruksikan agar tidak ada lagi pembuatan aplikasi baru mulai tahun 2024. "Tidak akan mungkin mempermudah dan mempercepat pelayanan jika tidak terintegrasi. Oleh sebab itu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru," ujar Presiden .
Sebagai bagian dari transformasi digital ini, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah diberi mandat sebagai penyelenggara GovTech Indonesia. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan keyakinannya akan kesiapan PERURI menjalankan tugas besar ini. PERURI telah menunjukkan komitmen kuat dalam beradaptasi dengan era digital sejak meluncurkan produk digital pada tahun 2019, termasuk E-Materai dan Sertifikat Tanah Elektronik .
GovTech Indonesia, yang dinamai INA DIGITAL, diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan prioritas dari kementerian dan lembaga pemerintah melalui portal pelayanan publik. Layanan-layanan ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, dan banyak lagi .
Salah satu tujuan utama INA Digital adalah mencapai integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data di seluruh pemerintahan. Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi alasan untuk tidak berbagi data antar lembaga pemerintah. "Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik," tegasnya .
Erick Thohir juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi GovTech Indonesia. Kementerian BUMN akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) serta pimpinan kementerian/lembaga lainnya dalam pengembangan dan implementasi GovTech Indonesia. Pengembangan ini akan selalu mengutamakan kemudahan penggunaan, perbaikan dalam proses bisnis, transparansi, dan integrasi infrastruktur .
Peluncuran INA Digital ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam cara pemerintah Indonesia memberikan layanan kepada masyarakat, dengan fokus pada efisiensi, keterbukaan, dan kualitas layanan. Transformasi digital ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
0 Komentar