Pada tanggal 20 Juni 2024, layanan imigrasi di bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan serius yang diduga disebabkan oleh serangan ransomware. Insiden ini tidak hanya mengganggu proses imigrasi di bandara, tetapi juga mengganggu seluruh layanan imigrasi di Indonesia dan juga layanan milik instansi pemerintahan lainnya yang menggunakan Pusat Data Nasional (PDN). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keamanan data dan infrastruktur digital pemerintah.
 |
| Layanan Pusat Data Nasional (Gambar oleh KemkominfoTV) |
Dugaan Serangan Ransomware
Gangguan yang melumpuhkan sistem imigrasi tersebut memiliki pola yang mirip dengan serangan ransomware yang pernah terjadi sebelumnya. Ransomware adalah jenis serangan siber yang mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan untuk memulihkan akses data tersebut. Menurut Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, jika gangguan ini benar disebabkan oleh ransomware, maka risiko yang dihadapi semakin besar, karena tidak hanya mengganggu layanan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kebocoran data pribadi.
"Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka risiko yang mengancam semakin besar, karena tidak hanya mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi," ujar Pratama .
Sebelumnya, serangan siber telah menyebabkan kebocoran 34 juta data paspor. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa peretas bisa mengakses server PDN dan membocorkan data sensitif dari berbagai instansi pemerintah yang menggunakan PDN.
Pratama menambahkan, jika masalah yang dihadapi oleh PDN adalah masalah teknis seperti gangguan suplai listrik, kerusakan server, atau putusnya koneksi internet, masalah tersebut seharusnya bisa diatasi dengan cepat. Namun, fakta bahwa gangguan ini berlangsung lama mengindikasikan kemungkinan adanya serangan siber yang lebih serius.
"Jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, waktu penanggulangan seharusnya tidak akan selama ini. Masalah seperti ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan perangkat Anti-DDoS dan kerja sama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth," kata Pratama .
Dampak Gangguan PDN
Gangguan pada PDN tidak hanya berdampak pada layanan imigrasi, tetapi juga pada berbagai layanan publik lainnya. Berdasarkan laporan dari Kompas, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ISCF), Ardi Sutedja, menyebutkan bahwa gangguan ini adalah krisis besar yang memerlukan penanggulangan krisis yang efektif .
"Terkait dengan masalah ini kita sudah punya skenario enggak penanggulangan krisisnya? Karena ini krisis besar," ujar Ardi Sutedja .
Gangguan pada PDN menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital pemerintah terhadap serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan keamanan siber yang signifikan. Ardi Sutedja menekankan bahwa semua pengguna PDN harus memiliki manajemen risiko yang sesuai untuk menghadapi krisis semacam ini.
"Ini terkait dengan kepercayaan publik dan reputasi serta integritas pemerintah dan lembaga pemerintah dalam mengelola data publik," kata Ardi .
Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa tim sedang bekerja secara optimal untuk memulihkan layanan. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan penyebab gangguan dan skenario penanggulangan yang telah disiapkan untuk mengatasi masalah ini .
Langkah-Langkah Perbaikan
Sebagai tindak lanjut dari gangguan ini, berbagai langkah perbaikan perlu segera diimplementasikan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan redundansi dan keamanan dari infrastruktur PDN. Menurut Pratama Persadha, PDN harus dilengkapi dengan pengamanan yang kuat dan setiap instansi pemerintah yang menggunakan PDN harus memiliki Business Continuity Plan (BCP) yang memadai agar tidak bergantung sepenuhnya pada infrastruktur PDN.
Gangguan pada Pusat Data Nasional yang diduga disebabkan oleh serangan ransomware mengungkapkan kerentanan serius dalam sistem keamanan siber pemerintah. Kejadian ini mengganggu berbagai layanan publik, menunjukkan perlunya peningkatan keamanan dan manajemen risiko yang lebih baik. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan memperkuat infrastruktur digital untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, transparansi dalam penanganan insiden dan komunikasi yang jelas dengan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas pemerintah.
0 Komentar